MADIUN, lintasM – Upaya menekan angka kemiskinan di Kota Madiun terus diperkuat. Tidak hanya mengandalkan program bantuan sosial, Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun kini menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperkuat basis data dan strategi pengentasan kemiskinan. Hal ini terlihat dalam rapat kerja Pemkot bersama BPS di Guest House Ngrowo Bening, Selasa (16/9/2025).
Dalam rapat tersebut, BPS Kota Madiun memaparkan laporan indikator strategis mengenai kondisi kemiskinan. Data ini menjadi pijakan penting dalam merumuskan kebijakan sekaligus persiapan menuju Sensus Ekonomi 2026.
Wali Kota Madiun, Dr. Maidi, menegaskan bahwa keterbukaan data BPS menjadi pengingat penting agar pemerintah tidak cepat puas.
“Ada 39 indikator yang harus kita penuhi. Keberhasilan bisa dilihat dari sana. Jangan cepat merasa puas, kita harus tetap waspada dan bersiap menyongsong tahun 2026,” tegasnya.
Lebih lanjut, Maidi menekankan bahwa penguatan ekonomi masyarakat menjadi kunci utama pengentasan kemiskinan. Beberapa langkah nyata yang dilakukan Pemkot Madiun antara lain penyediaan rumah susun bagi warga yang belum memiliki hunian serta program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat yang belum bekerja.
Angka Kemiskinan di Kota Madiun Turun
Berdasarkan data BPS, persentase kemiskinan di Kota Madiun pada Maret 2025 turun menjadi 3,89 persen atau sekitar 6,96 ribu jiwa. Angka ini membaik dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 7,84 ribu jiwa. Dengan capaian tersebut, Kota Madiun menempati urutan keempat tingkat kemiskinan terendah di Jawa Timur.
Kepala BPS Kota Madiun, Abdul Azis, menjelaskan bahwa garis kemiskinan di Kota Madiun tercatat sebesar Rp666.073 per kapita per bulan. Perhitungan ini menggunakan metode basic needs approach, yakni kemampuan individu atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar dari sisi ekonomi.
Baca juga: Pemkot Madiun Perkuat Sinergi Lintas Sektor untuk Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak
“Dengan capaian ini, Kota Madiun hanya berada di bawah Kota Batu, Surabaya, dan Malang untuk tingkat kemiskinan terendah. Sementara yang tertinggi tercatat di Kabupaten Sampang sebesar 20,61 persen,” jelasnya.
Sinergi Pemkot dan BPS Menuju Zero Kemiskinan
Melalui sinergi antara Pemkot Madiun dan BPS, program zero kemiskinan diharapkan bisa benar-benar terwujud. Selain menekan angka kemiskinan, langkah ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama melalui peningkatan konsumsi rumah tangga dan kemandirian ekonomi warga.(red)
Tentang Penulis
